Perjanjian Divestasi Saham Freeport McMoran ke Indonesia
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Freeport McMoran telah setuju untuk melepas 12 persen sahamnya ke Indonesia tanpa dipungut biaya. Pernyataan ini disampaikan Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta, pada Selasa (30/9).
Rosan menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, pihak Freeport menyetujui perjanjian divestasi yang lebih besar dari yang awalnya diharapkan.
Sebelumnya, Indonesia membidik Freeport untuk menyetujui divestasi sebesar 10 persen. Namun, melalui negosiasi yang dilakukan, Indonesia berhasil meraih peningkatan menjadi 12 persen. "Mereka sudah setuju untuk memberikan saham 12 persen, free of charge (tanpa dipungut biaya/gratis)," ujar Rosan.
Selain itu, Freeport juga setuju untuk membangun dua universitas dan dua rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya di Papua. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan peran dokter dan layanan kesehatan di daerah tersebut.
Divestasi saham ini merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. IUPK ini rencananya akan berakhir pada tahun 2041.
Menurut Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK Operasi Produksi dapat diperpanjang setelah memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa hasil divestasi tersebut akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua. Penetapan ini akan mulai berlaku pada tahun 2041.
Dengan adanya peningkatan saham pemerintah dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041, porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan semakin kuat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kontrol dan manfaat ekonomi bagi Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
Kebijakan dan Manfaat Jangka Panjang
Perjanjian ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa keuntungan dari sektor pertambangan dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit dan universitas di Papua juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Selain itu, kebijakan divestasi saham ini juga menjadi contoh kerja sama antara pemerintah dan perusahaan asing dalam menjaga keberlanjutan bisnis serta memenuhi regulasi yang berlaku. Dengan adanya peningkatan saham pemerintah, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan perusahaan tambang, sehingga bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Meskipun ada banyak manfaat yang diharapkan dari perjanjian ini, beberapa tantangan tetap harus dihadapi. Misalnya, proses implementasi pembangunan rumah sakit dan universitas harus dilakukan secara efektif agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pemantauan terhadap pelaksanaan divestasi saham juga sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.
Namun, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan perusahaan tambang, diharapkan perjanjian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!